LANDASAN HISTORIS KEPENDIDIKAN DI INDONESIA

Acer_Arif_PM_Fakfak

Cecep Kustandi

1.1 Definisi Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata paedagogik yaitu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa pada saat dilahirkan di dunia. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), yakni mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan berasal dari kata dasar ‘didik’ (mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Adapun definisi dari pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Dari pengertian-pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi alam beserta lingkungannya.

1.2.   Sejarah Pendidikan Dunia

Sejak awal sejarah, harapan manusia untuk lebih mengetahui tentang dirinya dan alam sekitar telah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan yang menjadi pemicu terbentuknya pusat-pusat pembelajaran, perguruan, dan universitas-universitas di dunia.

Kata universitas berasal dari bahasa Latin, yaitu universitas magistrorum et scholarium yang memiliki arti “kumpulan para guru dan sarjana/siswa ilmuwan (community of teachers and scholars).

Pusat-pusat pembelajaran tertua di dunia dimulai dengan terbentuknya berbagai institusi pembelajaran seperti Ghandara, Takshasila pada abad ke-7 SM di Punjab, Pakistan, ‘Academy´ yang dipimpin oleh Plato di Yunani pada abad ke-4 SM, ‘Taixue’ pada abad ke-3 M di Cina, dan ‘Pandidakterion’ pada anad ke-5 SM di Konstantinopel, serta ‘Sanghrama Nalanda’ di India pada abad ke-5.

Pada abad ke-11 M mulai terbentuk sebuah perguruan di Bologna yang menjadi pelopor berdirinya universitas modern. Kemudia pada abad ke-12 sampai abad ke-13, berdirilah University of Paris, University of Oxford, dan University of Camridge.

Pada dasarnya yang diajarkan di universitas-universitas pada waktu itu adalah trivium (tata bahasa, dialektika, dan logika), dan quadrivium (matematika, ilmu ukur, music, dan astronomi).

Menurut catatan penjelajah yang datang ke Sriwijaya pada abad ke-7, di Nusantara ini telah mempunyai pusat belajar dengan mata pelajaran mencakup pancavidya, yaitu logika, tata bahasa dan kesussatraan, ilmu pengobatan, kesenian serta metafisika filsafat. Pada abad ke-11, seorang terpelajar dari India datang dan belajar di Sriwijaya, beliau akhirnya menjadi seorang cendekiawan terkemuka dan membawa pengaruh yang luar biasa terhadap sejarah pembelajaran di dunia.

Dengan demikian, jauh sebelum berdirinya universitas-universitas modern di dunia, Indonesia telah mempunyai pusat pembelajaran yang cukup advanced, terbukti dari banyaknya para pakar, terutama dari India dan Cina yang belajar dan mengajar di Sriwijaya, paling tidak selama abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi.

1.3.   Tokoh Pendidikan Dunia

1.3.1.   Al – Ghazali

Sejak kecil Al – Ghazali terkenal akan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan kegigihannya dalam mencari ilmu. Maka tidak mengherankan jika dalam masa usia yang masih kanak-kanak ia telah belajar dengan sejumlah guru di tanah kelahirannya.

Al – Ghazali menjelaskan bahwa konsep pendidikan yang benar itu mengajarakan secara menyeluruh yang meliputi tujuan pendidikan, metode, etika guru, kurikulum, dan murid.

1.3.2.   John Locke

Dia memperoleh pendidikan di Universitas Oxford, peroleh gelar sarjana muda tahun 1656 dan gelar sarjana penuh tahun 1658. Selaku remaja dia sangat tertarik pada ilmu pengetahuan dan di usia tiga puluh enam tahun dia terpilih menjadi anggota “Royal Society”. John Locke menegaskan kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman yang sewenang-wenang.

1.3.3.   John Dewey

Dewey mengadakan penelitian mengenai pendidikan di sekolah-sekolah dan mencoba menerapkan teori pendidikannya dalam praktik di sekolah. Hasilnya, ia meninggalkan pola dan proses pendidikan tradisional yang mengandalkan kemampuan mendengar dan menghafal. Sebagai gantinya, ia menekankan pentingnya kreativitas dan keterlibatan siswa dalam diskusi dan pemecahan maslaha.

1.3.4.   Ibnu Sina

Ibnu Sina terkenal dengan pemikirannya sebgai intelektual muslim yang mendapat banyak gelar. Menurutnya, tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang. Potensi itu tidak hanya menuju pada perkembangan fisik, tetpai juga intelektual dan budi pekerti. Selain itu, pendidikan juga harus mampu mempersiapkan seseorang agar dapat hidup bermsyarakat.

1.4.   Sejarah Pendidikan di Indonesia

1.4.1.   Pendidikan Pra Kemerdekaan

Pendidikan modern di Indonesia dimulai sejak akhir abad ke-18, ketika Belanda mengakhiri praktik ‘tanam paksa’ menjadi politik etis, sebagai akibat kritik dari kelompok sosialis di negeri Belanda yang mengecam praktik tanam paksa yang menyebabkan kesengsaraan maha dahsyat di Hindia Belanda. Pendidikan ‘ongko loro’ diperkenalkan bukan saja sebagai elaborasi terhadap desakan kaum sosialis di negeri Belanda, namun juga didasari kebutuhan pemerintah pendudukan untuk mendapatkan pegawai negeri jajaran rendah di dalam administrasi pendudukannya. Pendidikan yang digerakkan oleh penjajah Belanda kemudian ditiru dan dikembangkan oleh kaum nasionalis Indonesia.

Sejarah pendidikan di Indonesia modern dimulai dengan lahirnya gerakan Boedi Oetomo pada tahun 1908, “Pagoeyoeban Pasundan” pada tahun 1913, dan Taman Siswa pada tahun 1922. Perjuangan kemerdekaan menghasilkan kemerdekaan RI tahun 1945. Soekarno, presiden pertama Indonesia membawa semangat ”nation and character building” dalam pendidikan Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah, dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa dipungut bayaran. Untuk menigkatkan kualitas guru, didirikan pendidikan guru yang diberi nama KPK-PKB, SG 2 tahun, SGA/KPG, kursus B-1 dan kursus B-2.

Pendidikan di Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam tiga periode, yaitu : Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, Pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan.

1.4.1.1. Pendidikan Hindu-Budha

Pendidikan pada zaman keemasan Hindu-Budha yang berlangsung antara abad ke-14 hingga abad ke-16 masehi. Pada periode awal berkembangnya agama Hindu-Budha di nusantara, sistem pendidikan sepenuhnya bermuatan keagamaan yang dilaksanakan di biara-biara atau padepokan. Pada perkembangan selanjutnya, muatan pendidikan bukan hanya berupa ajaran keagamaan, melainkan ilmu pengetahuan yang meliputi sastra, bahasa, filsafat, tata negara, dan hukum. Kerajaan-kerajaan hindu di tanah Jawa banyak melahirkan empu dan pujangga besar yang memiliki karya-karya seni bermutu tinggi. Pada masa itu, pendidikan mulai tingkat dasar hingga tingkat tinggi dikendalikan oleh para pemuka agama. Pendidikan bercorak Hindu-Budha semakin pudar dengan jatuhnya kerajaan Majapahit pada awal abad ke-16, dan pendidikan dengan corak Islam dalam kerajaan-kerajaan Islam datang menggantikannya.

1.4.1.2. Pendidikan Islam

Pendidikan berlandaskan agama Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat India ke nusantara pada abad ke-13. Kehadiran mereka mula-mula terjalin melalui kontak teratur dengan para pedagang asal Sumatra dan Jawa. Ajaran Islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir, sementara di pedalaman agama Hindu masih kuat. Didapati pendidikan agama Islam di masa prakolonial dalam bentuk pendidikan di surau atau langgar, pendidikan di pesantren, dan pendidikan di madrasah.

1.4.1.3. Pendidikan Katolik dan Kristen-Protestan

Pendidikan Katolik berkembang mulai abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai malaka. Dalam usahanya mencari tempat rempah-rempah untuk dijual di Eropa. Mereka menyusuri pulau-pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Bacan. Dalam pelayarannya itu, mereka selalu disertai misionaris Katolik-Roma yang berperan ganda sebagai penasihat spiritual dalam perjalanan yang jauh dan penyebar agama di tanah yang didatanginya. Kemudian Belanda menyebarkan agama Kristen-Protestan dan mengembangkan sistem pendidikannya sendiri yang bercorak Kristen-Protestan.

1.4.1.4 Pendidikan pada zaman VOC

Sebagaimana bangsa Portugis sebelumnya, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-16 mula-mula untuk tujuan dagang dengan mencari rempah-rempah dengan mendirikan VOC. Misi dagang tersebut kemudian diikuti oleh misi penyebaran agama terutama dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah yang dilengkapi asrama untuk para siswa. Di sana diajarkan agama Kristen-protestan dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, dan sebagian menggunakan bahasa melayu. Pada awal abad ke-16, VOC mendirikan sekolah di pulau-pulau Ambon, Banda, Lontar, dan Sangihe-Talaud. Pada periode berikutnya, didirikan pula sekolah-sekolah dengan jenis dan tujuan yang lebih beragam. Pendirian sekolah-sekolah tersebut terutama diarahkan untuk kepentingan mendukung misi VOC di nusantara.

1.4.1.5. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda

Pudarnya VOC pada akhir abad ke-18 menandai masa datangnya zaman kolonial Belanda. Sistem pendidikan diubah dengan menarik garis pemisah antara sekolah Eropa dan sekolah Bumiputera. Sekolah Eropa diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan anak-anak orang Eropa di Indonesia, sedangkan sekolah-sekolah bumiputera yang tingkatan dan prestisenya lebih rendah diperuntukkan bagi anak-anak bumiputera yang terpilih. Mulai akhir abad ke-19 dan hingga dasawarsa abad ke-20, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sangat beragam, meliputi sekolah kejuruan, sekolah-sekolah khusus untuk perempuan Eropa dan pribumi, sekolah dokter, perguruan tinggi hukum, dan perguruan tinggi teknik. Untuk mengimbangi pendidikan Belanda, pada periode ini berdiri pula lembaga-lembaga pendidikan bercorak keagamaan dan kebangsaan oleh Muhammadiyah, taman siswa, INS kayu taman dan perguruan Islam lainnya.

 

  • Taman Siswa

Perguruan Kebangsaan Taman Siswa (disingkat Taman Siswa) didirikan oleh Raden Mas Soewardi Suryadiningrat (Ki Hajar Dewantara) pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Perguruan ini dilandasi oleh semangat kebangsaan, yaitu bagaimana membangun bangsa yang merdeka lahir dan batin serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan kebudayaan bangsa sendiri sesuai dengan harkat alam dan kodrat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pilitik penentang penjajah Belanda yang mengutamakan gerakannya di bidang pendidikan nasional.

  • Asas-asas Taman Siswa

Pada waktu pendirian Taman Siswa (1922) Ki Hajar Dewantara menegaskan asas-asas yang dapat disarikan sebagai berikut ::

  • Adalah menjadi hak seseorang mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dengan tujuan terbinanya tertib dan damai dalam kehidupan bersama.
  • Pengajaran harus membimbing anak menjadi manusia yang merdeka dalam rasa, dalam berpikir, dan dalam mempergunakan tenaganya.
  • Pendidikan harus didasarkan atas kebudayaan bangsa sendiri tanpa mengesampingkan pergaulan dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain.
  • Pendidikan harus merata untuk seluruh rakyat.
  • Taman siswa harus hidup dan berkembang dengan kekuatan sendiri dan menolak segenap bantuan yang menimbulkan ikatan, baik lahir maupun batin.
  • Pendidik harus berhamba kepada sang anak atas dasar sikap “tanpa pamrih” dengan hati yang suci.

Asas-asas tersebut dengan teguh dijalankan oleh Taman Siswa sejak awal berdirinya. Perguruan ini segera berkembang di berbagai wilayah tanah air dan sikapnya yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda (non-koperasi) menimbulkan kecurigaan bagi pemerintah penjajah itu.

  • Panca Dharma

Setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, Taman Siswa menyesuaikan diri dnegan pemerintah nasional, khususnya yang berkenaan dnegan sikapnya yang non-koperasi itu. Bahkan Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran pada kabinet RI yang pertama. Selanjutnya Taman Siswa mendasarkan pelaksanaan usaha-usahanya pada apa yang disebut Panca Dharma tanpa mengesampingkan asas-asas yang tetap menjiwai perguruan itu.

Panca Dharma itu ialah :

  • Dasar Kemanusiaan
  • Dasar Kebangsaan
  • Dasar Kebudayaan
  • Dasar Kemerdekaan

 

  • INS (Indonesische Nadelansche School) Kayutanam

Seperti Taman Siswa, Pendidikan INS melancarkan usaha-usahanya dengan semangat kebangsaan. INS didirikan tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutanam, Sumatera Barat oleh Moh. Syafei. Dalam kabinet RI 1946, Moh. Syafei menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan.

  • Tujuan INS

Secara umum dapat dikemukakan bahwa sejak awal cita-cita INS ialah membangkitkan jiwa patriotisme pada bangsa Indonesia yang sedang dijajah dan membentuk watak bangsa merdeka yang sanggup berdiri sendiri bebas dari ketergantungan pada bangsa lain. Tujuan ini lebih terperinci dirumuskan:

  • Mendidik rakyat kea rah kemerdekaan
  • Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  • Mendidkk para pemuda agar berguna untuk masyarakat
  • Menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri dan berani bertanggung jawab.
  • Berusaha untuk dapat berdiri sendiri dan tidak bersedia menerima bantuan orang lain yang mengurangkan kebebasan.

 

  • Sistem Pendidikan INS

Sebagai seorang pejuang Moh. Syafei menakankan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki watak yang merdeka. Prasarana untuk membentuk watak yang merdeka ini ialah dengan memberikan alat yang akan menyadarkannya, bahwa mereka (anak didik, pemuda, segenap warga) mempunyai kemampuan untuk berbuat segala yang berguna bagi kehidupannya sendiri dan bagi orang lain di dalam lingkungan hidupnya. Yang berkewajiban memberikan alat itu ialah sekolah, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada setiap anak didik untuk tumbuh menurut kodrat yang ditakdirkan Tuhan kepadanya. Sistem pendidikan yang mencetak setiap orang sehingga memiliki keseragaman kecakapan dan ilmu adalah bertentangan dnegan kodrat insaniah.

Dengan dasar konsepsi tersebut INS didirikan dengan memakai sistem sekolah kerja yang kreatif, untuk ini sekolah menyediakan sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya fasilitas pendidikan yang dapat menampung pengembangan bakat anak sesuai dnegan kodrat, batin, seperti otak, hati, dan tenaga yang fungsinya seimbang bagi setiap orang. Dalam mengambangkan bakat ini, anak didik harus diletakkan sebagai subyek, dan kewajiban guru hanya memberikan tuntunan yang diperlukan. Kegiatan sekolah tidak perlu terikat secara kaku oleh kurikulum yang ada. Kegiatan yang kreatif tidak mungkin dibatasi oleh jam-jam pelajaran.

Sebagai sekolah umum, INS memperlihatkan keunikan tertentu, yaitu mempergunakan pekerjaan tangan, kesenian, koperasi, olahraga dan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya sebagai alat pendidikan. Kegiatan pendidikan INS meliputi bidang-bidang seperti :

  • Pendidikan Keterampilan yang meliputi antara lain pendidikan pertukangan kayu, besi, keramik, listrik.
  • Pendidikan Pertanian yang meliputi hal bercocok tanam, peternakan, perikanan yang ditunjang oleh teknologinya.
  • Pendidikan Karya Seni yang meliputi senirupa, drama, music, tari, olahraga.
  • Pendidikan Manajemen yang meliputi kegiatan seperti pengelolaan koperasi, perpustakaan, asrama.

Seperti Taman Siswa, INS juga menekankan pentingnya asrama bagi anak didik. Manfaat asrama ini tidak hanya membentuk suatu lingkungan hidup untuk berinisiatif dan berkereasi, tetapi juga untuk membangun naluri positif bagi pembinaan semangat setia kawan dan bertenggang rasa antar sesama manusia yang memiliki pandangan hidup dan pembawaan masing-masing. Dalam suasana seperti ini sifat disiplin, bertanggung jawab, dan tekun dalam bekerja, cermat dalam pemeliharaan dan perawatan milik bersama dan milik pribadi, diharapkan akan timbul dan berkembang menggantikan kebiasaan yang negatif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa INS bukanlah sekolah kejuruan, melainkan sekolah umum yang mempergunakan pekerjaan tangan, kesenian, olahraga dan kegiatan kreatif lainnya sebagai alat pendidikan bagi penyaluran pembawaan anak didik.

  • Pendidikan Pesantren

Dasar pemikiran pendidikan sistem pesantren yaitu pendidikan yang dilakukan berlandaskan pada aqidah maupun hukum agama yang berlaku. Pengetahuan yang diberikan adalah pembentukan dan pengembangan akhlak serta moral agama. Sehingga pola pemikirannya masih bersifat tradisional. Lama kelamaan, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, pola pemikiran lama sudah harus ditinggalkan. Perintis modernisasi ini adalah kalangan Muhammadiyah dengan tokohnya K.H. Ahmad Dahlan yang memadukan unsur pendidikan pesantren dengan ilmu pengetahuan. Di sini kita dapat melihat adanya perubahan pola pikir lama kea rah pola pikir baru sehingga dikatakan bahwa Muhammadiyah perintis modernisasi pendidikan di Indonesia.

  • Pendidikan pada masa pendudukan Jepang

Meskipun singkat, berlangsung pada tahun 1942-1945, masa pendudukan jepang memberikan corak yang berarti pada pendidikan di Indonesia. Tidak lama seteleh berkuasa, Jepang segera menghapus sistem pendidikan warisan Belanda yang didasarkan atas penggolongan menurut bangsa dan status sosialnya. Tingkat sekolah terendah adalah Sekolah Rakyat (SR), yang terbuka untuk semua golongan masyarakat tanpa membedakan satus sosial dan asal-usulnya. Kelanjutannya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama tiga tahun, kemudian Sekolah Menengah Tinggi (SMT) selama tiga tahun. Sekolah kejuruan juga dikembangkan, yaitu Sekolah Pertukangan, Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Pelayaran, dan Sekolah Pelayaran Tinggi. Sekolah Hukum dan MOSVIA yang didirikan oleh Belanda dihapuskan. Di tingkat pendidikan tinggi, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Sekolah Tinggi Kedokteran (Ika Dai Gakko) Jakarta dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung.

Perubahan lain yang sangat berarti bagi Indonesia di kemudian hari ialah bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pertama di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan, dan bahasa pengantar kedua adalah bahasa Jepang. Sejak saat itu, bahasa Indonesia berkembang pesat sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi ilmiah. Tujuan pendidikan pada zaman kependudukan Jepang diarahkan untuk mendukung pendudukan Jepang dengan menyediakan tenaga kerja kasar secara cuma-cuma yang dikenal dengan romusha.

Masa pra-kemerdekaan begitu banyak persoalan yang menerpa dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada saat itu masih dipengaruhi oleh kolonialisme, alhasil bangsa ini dididik untuk mengabdi pada penjajah atau untuk kepentingan penguasa pada saat itu. Karena, pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Bangsa ini tidak diberikan ruang yang lebar guna membaca dan mengamati banyak realitas pahit kemiskinan yang sedemikian membumi di bumi pertiwi. Dalam pendidikan kolonialis, pendidikan bagi bangsa bertujuan membutakan bangsa ini terhadap eksistensi dirinya sebagai bangsa yang seharusnya dan sejatinya wajib dimerdekakan.

Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang sedemikian mungkin mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah pula, bukan lagi untuk memanusiakan manusia sebagaimana dengan konsep pendidikan yang ideal itu sendiri. Tujuan pendidikan kolonial tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan orang muda untuk mengabdi pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi diapaki untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat penjajah agar dapat ditransfer oleh penduduk pribumi dan menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintahan kolonial. Selain itu, agar penduduk pribumi menjadi pengikut negara yang patuh pada penjajah, bodoh, dan mudah ditundukkan serta diekspliotasi, tidak memberontak, dan tidak menuntut kemerdekaan bangsanya.

  • Pendidikan di Indonesia Setelah Kemerdekaan (1946-1969)

Pendidikan dan pengajaran sampai dengan tahun 1945 diselenggarakan oleh Kantor Pengajaran yang terkenal dengan nama Jepang Bunkyo Kyoku dan merupakan bagian dari kantor yang menyelenggarakan urusan pemong praja yang disebut Naimbu. Segera setelah diproklamasikannya kemerdekaan, Pemerintah Indonesia yang baru dibentuk menunujuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran mulai 19 Agustus sampai dengan 14 November 1945.

 

1.4.2.1.   Tujuan dan Kurikulum Pendidikan

Dalam kurun waktu 1945-1969, tujuan pendidikan nasional Indonesia mengalami lima kali perubahan, mengikuti perubahan dalam suasana kehidupan kebangsaan kita. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaaan (PP & TK), Mr. Suwandi tanggal 1 Maret 1946, tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan amat menegaskan penanaman jiwa patriotisme. Hal ini dapat dipahami, karena pada saat itu bangsa Indonesia baru saja lepas dari penjajahan yang berlangsung ratusan tahun, dan masih ada gelagat bahwa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu, penanaman jiwa patriotisme melalui pendidikan dianggap merupakan jawaban guna mempertahankan negara yang baru diproklamasikan.

Sejalan dengan perubahan suasana kehidupan kebangsaan, tujuan pendidikan nasional Indonesia pun mengalami peluasan, tidak lagi semata-mata menekankan jiwa patriotism. Dalam Undang-undang No.4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Bab II pasal 3 dinyatakan, “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”

 

  • Sistem Persekolahan

Sistem persekolahan yang berlaku di Indonesia awal kemerdekaan pada dasarnya melanjutkan apa yang telah dikembangkan pada zaman pendudukan Jepang. Sistem dimaksud meliputi tiga tingkatan yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Sistem persekolahan tersebut terus dipertahankan dan merupakan sistem persekolahan yang berlaku pada zaman kemerdekaan, bahkan hingga tahun 1980-an. Perkembangan lain yang terpenting dicatat pada era 1945-1969 ialah berdirinya 42 Perguruan Tinggi Negeri berupa universitas, institute, dan sekolah tinggi yang umumnya terletak di ibukota provinsi, sehingga kurun waktu tersebut dapat dikatakan sebagai “era pertumbuhan PTN”.

1.4.3.   Pendidikan Masa Orde Lama

Tidak jauh berbeda setelah masa kemerdekaan, pendidikan di masa pascakolonial melahirkan beberapa hal di antaranya :

1.4.3.1.   Terdapat banyak sikap hidup yang bisu dan kelu. Kebudayaan bisu dan budaya pedagogi yang hanya mengandalkan otak sehingga menjadikan sekolah hanya sebagai tempat untuk mendengarkan guru ceramah tanpa siswa diberikan kesempatan untuk berpikir kritis. Pada saat ini siswa tidak memiliki pilihan untuk tidak mengikuti metode ceramah ini, karena guru diposisikan sebagai sebtral yang harus dihormati oleh murid.

1.4.3.2.   Penduduk di pinggiran kota (di kampung-kampung kumuh) ternyata belum mampu berkembang dan belum dapat diikutsertakan dalam proses pendidikan.

1.4.3.3   Model sekolah yang mengikuti model barat ternyata belum hilang bekas-bekas pengaruhnya dalam mengalami kegagalan.

1.4.3.4.   Di sekolah-sekolah, bahasa ibu (bahasa daerah asli) didiskualifikasi secara isitematis, diganti dengan bahasa intelektual dan artificial penguasa di bidang politik.

1.4.3.5.   Kaum elit dan intelektual yang mendapatkan pendidikan dari luar negeri ternyata tidak akrab dengan masyarakat pribumi.

Oleh karena itu, secara garis besar pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju, khususnya dalam mengejar keserbaterbelakangan di berbagai sektor kehidupan.

Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial.

Orde lama berusaha membangun masyarakat sispil yang kuat, yang berdiri di atas demkrasi, kesamaan hak Dan kewajiban antara sesame warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah. Soekarno pernah berkata :

“…sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul pembangunan ! Hanya guru yang dadnya penuh dengan jiwa kebangunan dapat ‘menurunkan’ kebangunan ke dalam jiwa sang anak.”

Dari perkataan Soekarno itu sangatlah jelas bahwa pemerintahan orde lama menaruh perhatian serius yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan.

Di bawah materi Ki Hajar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sang tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”.

1.4.4.   Pendidikan Masa Orde Baru

Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.

Pelaksanaa pendidikan pada masa orde baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan orde baru mengusung ideology “keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBTANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Selain itu, masa ini juga diwarnai dengan ideology militeralistik dalam pendidikan yang bertujuan untuk melanggengkan status quo penguasa. Pendidikan militeralistik diperkuat dengan kebijakan pemerintah dalam penyiapan calon-calon tenaga guru negeri.

Pada masa orde baru kesetaraan dalam pendidikan tidak dapat diciptakan karena unsure dominative dan submisif masih sangat kental dalam pola pendidikan orde baru. Pada masa ini, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasam alokasi kepentingan dengan factor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan. Beberapa hal negative lain yang tercipta pada masa ini adalah :

1.4.4.1.   Produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Sehingga berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya.

1.4.4.2.   Lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial.

1.4.4.3.   Hilangnya kebebasan berpendapat.

Pemerintahan orde baru mengdepankan motto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia”. Pada tahun 1969-1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia, yakni : pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Kemudian hasilnya digunakan untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K).

1.4.5.   Pendidikan pada Masa Reformasi

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentarlistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.

Dengan didasarkan UU No.22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.

Pendidikan era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah mempekenalkan model “Manajemen Berbasisi Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”.

Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No.2 tahun 1989, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai :

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya utnuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pendidikan di era reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Karena, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan local, misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru, namun dalam pengapliakasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

Pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi alam beserta lingkungannya.

Sejak awal sejarah, harapan manusia untuk lebih mengetahui tentang dirinya dan alam sekitar telah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan yang menjadi pemicu terbentuknya pusat-pusat pembelajaran, perguruan, dan universitas-universitas di dunia.

Kata universitas berasal dari bahasa Latin, yaitu universitas magistrorum et scholarium yang memiliki arti “kumpulan para guru dan sarjana/siswa ilmuwan (community of teachers and scholars).

Pusat-pusat pembelajaran tertua di dunia dimulai dengan terbentuknya berbagai institusi pembelajaran seperti Ghandara, Takshasila pada abad ke-7 SM di Punjab, Pakistan, ‘Academy´ yang dipimpin oleh Plato di Yunani pada abad ke-4 SM, ‘Taixue’ pada abad ke-3 M di Cina, dan ‘Pandidakterion’ pada anad ke-5 SM di Konstantinopel, serta ‘Sanghrama Nalanda’ di India pada abad ke-5.

Pada abad ke-11 M mulai terbentuk sebuah perguruan di Bologna yang menjadi pelopor berdirinya universitas modern. Kemudia pada abad ke-12 sampai abad ke-13, berdirilah University of Paris, University of Oxford, dan University of Camridge.

Tokoh – tokoh pendidikan dunia :

  1. Al Ghazali
  2. John Locke
  3. John Dewey
  4. Ibnu Sina

Sejarah Pendidikan Indonesia terbagi atas masa pra kemerdekaan-awal kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan.

Pendidikan di Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam tiga periode, yaitu : Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, Pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan.

Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan :

  1. Pendidikan Hindu-Budha
  2. Pendidikan Islam
  3. Pendidikan Katolik dan Kristen-Protestan

Pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajah :

  1. Pendidikan pada zaman VOC
  2. Pendidikan pada zaman kolonialisme Belanda
  3. Pendidikan pada zaman pendudukan Jepang

Pendidikan dalam rangka perjunag kemedekaan :

  1. Taman Siswa
  2. INS Kayu Taman
  3. Pendidikan Pesantren

Pendidikan Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terbagi menjadi 3 periode, yaitu pendidikan pada era orde lama, pendidikan pada era orde baru, dan pendidikan pada era reformasi.

Pendidikan pada era orde lama secara garis besar diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju, khususnya dalam mengejar keserbaterbelakangan di berbagai sektor kehidupan.

Pendidikan orde baru mengusung ideology “keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan.

Pendidikan era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah mempekenalkan model “Manajemen Berbasisi Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”.

  • Tujuan dan Kurikulum Pendidikan

Dalam kurun waktu 1945-1969, tujuan pendidikan nasional Indonesia mengalami lima kali perubahan, mengikuti perubahan dalam suasana kehidupan kebangsaan kita. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaaan (PP & TK), Mr. Suwandi tanggal 1 Maret 1946, tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan amat menegaskan penanaman jiwa patriotisme. Hal ini dapat dipahami, karena pada saat itu bangsa Indonesia baru saja lepas dari penjajahan yang berlangsung ratusan tahun, dan masih ada gelagat bahwa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu, penanaman jiwa patriotisme melalui pendidikan dianggap merupakan jawaban guna mempertahankan negara yang baru diproklamasikan.

Sejalan dengan perubahan suasana kehidupan kebangsaan, tujuan pendidikan nasional Indonesia pun mengalami peluasan, tidak lagi semata-mata menekankan jiwa patriotism. Dalam Undang-undang No.4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Bab II pasal 3 dinyatakan, “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”

 

  • Sistem Persekolahan

Sistem persekolahan yang berlaku di Indonesia awal kemerdekaan pada dasarnya melanjutkan apa yang telah dikembangkan pada zaman pendudukan Jepang. Sistem dimaksud meliputi tiga tingkatan yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Sistem persekolahan tersebut terus dipertahankan dan merupakan sistem persekolahan yang berlaku pada zaman kemerdekaan, bahkan hingga tahun 1980-an. Perkembangan lain yang terpenting dicatat pada era 1945-1969 ialah berdirinya 42 Perguruan Tinggi Negeri berupa universitas, institute, dan sekolah tinggi yang umumnya terletak di ibukota provinsi, sehingga kurun waktu tersebut dapat dikatakan sebagai “era pertumbuhan PTN”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Tim Dosen MKDK. 2013. Landasan Ilmu Pendidikan. Jakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

http://kbbi.web.id/sejarah

http://kurniawatinia95.blogspot.co.id/2015/05/sejarah-pendidikan-dunia-dan-indonesia.html?m=1

https://novihartini.wordpress.com/2010/12/25/sejarah-pendidikan-di-indonesia/

https://dyahrochmawati08.wordpress.com/2008/11/30/landasan-historis-pendidikan-di-indonesia/

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s